Demokrat Tak Intervensi

Anas Urbaningrum tidak campur atas penanganan kasus pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi yang menyeret kadernya, Andi Nurpati. Demokrat, menurut Anas, menyerahkan sepenuhnya kasus itu kepada kepolisian.

Anas memastikan partainya tak akan mengintervensi proses hukum yang berjalan di kepolisian. Menurut dia, tak ada usaha Demokrat untuk mempengaruhi polisi agar tidak meningkatkan status Andi Nurpati menjadi tersangka.


"Partai Demokrat tidak akan intervensi dan memang tidak ada keinginan atau selera untuk melakukan intervensi," kata Anas.

"Yang penting jangan dipolitisasi, jangan di desak-desak. Kita serahkan kepada aparat penegak hukum," kata Anas.

Ketua DPRD Surabaya ketua KPU Arogan

 
 Ketua DPRD Surabaya Wisnu Wardhana 

Ketua DPRD Surabaya Wishnu Wardhana menilai KPU Surabaya arogandisampaikan Whisnu, usai konsultasi dengan Departemen Dalam Negeri (Depdagri), Mahkamah Konstitusi (MK) dan KPU Pusat, terkait mekanisme coblos ulang dan pencairan anggaran untuk coblos dan penghitungan suara ulang pemilukada Surabaya, Rabu (28/7).

“Kenyataannya, KPU memutuskan sendiri jadwal 1 Agustus 2010 sebagai hari pencoblosan ulang Pilkada Surabaya. Sedangkan dari sisi mekanisme pencairan anggaran, ada kesalahan administrasi yang dilakukan KPU dan Pemkot Surabaya dan itu sudah melanggar aturan,” tegas Wishnu.
 

gedung dprd surabaya

“Pak Marwoto juga menjelaskan mekanismenya, yakni harus ada usulan dari KPU Surabaya, Panwaslu, Polrestabes Surabaya ke Pemkot Surabaya. Pemkot kemudian mintakan persetujuan ke DPRD Surabaya. Ini cukup jelas bahwa KPU dan Pemkot Surabaya tanpa persetujuan DPRD melakukan pencairan anggaran coblos ulang dan penghitungan ulang meski itu dana hibah,” tukasnya.

KPU Pusat juga memberikan pendapat yang sama, yakni sesuai aturan pencairan anggaran yang berasal dari APBD, harus melalui persetujuan DPRD Surabaya.  

Pemerintah sebaiknya mereformasi undang-undang agraria

Pemerintah sebaiknya mereformasi undang-undang agraria

 Okupasi tanah rakyat oleh PTPN II

Medan.

            Sangat diharapkan Pemerintah Republik Indonesia melakukan reformasi secara menyeluruh sistim undang-undang agraria di seluruh Indonesia agar  tak ada  celah Mafia tanah yang dapat mencaplok tanah rakyat maupun tanah ulayat .Yang sekarang ini terjadi menimpah para petani di seluruh Indoneasia .Kata Albertus Hutabarat Ak Ketua LSM Pemuda Penegak Nasionalis Indonesia (PPNI) pada wartawan media online ini dihotel antares Medan

          

Banyakya tanah rakyat dan tanah ulayat  berpindah tangan secara kekerasan kepada perkebunan swasta local,maupun perkebunan swasta nasional ,ataupun perkebunan swasta saing .Dan lebih para lagi pemerintah turut berperan mencaplok tanah rakyat maupun tanah ulayat melalui tangan- tangan PTPN perusahan milik negara yang terjadi di seluruh Indonesia.

             

Akibat carut marutnya peraturan perundang –undangan agraria di Indonesia terkesan Negara lebih mementingkan para pemodal yang nota bene orang kaya dan melupakan petani yang rata rata orang miskin .Dan jumlahnya banyak yang suara mereka ketika pemilu memenagkan Presiden yang memerintah sekarang ini.

             

Karena  banyaknya lahan petani yang diambil para pengusaha  perkebunan tersebut membuat wibawah presiden yang sedang memimpin terganggu . Mengakibatkan menjadi jatuh wibawah pemerintah di mata masyarakat indonesia yang rata rata petani dan orang miskin. Padahal kesemuanya ini karena belum direformasinya undang-undang agrarian.

 Apalagi dalam okupasi pemilik perkebunan memakai puluhan polisi,Brimob,TNI AD,Kodim untuk menakut- na kuti rakyat demi kepentinganya pribadi .yang membuat situasi begitu mencekam.

Kerugiannya wibawa pemerintah jatuh maka  otoma tis wibawa sang presiden pun ikut jatuh.Nah begitu rak yat yang hampir Sembilan puluh persen petani udah apatis terhadap presiden yang memimpin .Ketika partai politik lawan  sang presiden menghembuskan isu bahwa presiden tidak becus memimpin Negara rakyatpun tidak ingin 

membantu sang presiden  melawan isu politik dari lawanya . Inilah yang sekarang menimpah Presiden Susilo bambang Yodoyono (SBY) karena rakyat petani udah apatis dengan pemerintah akibat lahan mereka diambil para pemilik perkebunan .Jika rakyat simpatik tidak ada satu partai politik pun yang bias mengoyang presiden SBY denga isu Bank Century,Isu Mafia Pajak Maupun isu Nazarudin.(Bay)  

Sangupkah Poldasu Ungkap kasus Kredit Macat Bank Sumut

Sangupkah Poldasu Ungkap kasus Kredit Macat Bank Sumut

Dirut Bank Sumut, Gus Irawan 

Padahal, akhir tahun lalu tepatnya Jumat (20/11), petugas Tipikor Poldasu sudah mendatang kantor PT Bank Sumut dengan membawa berkas dan langsung menuju masuk keruangan Direktur Utama, Gus Irawan Pasaribu di lantai 5.


 Markas Poldasu
“Dua petugas Tipikor Polda tadi datang dan langsung menjumpai Dirut dan beberapa direktur. Petugas yang datang, Kompol Banto Waja Zebua dan seorang anggotanya. Hingga sore hari mereka (petugas Tipikor-red) baru turun dari lantai 5,” ungkap pegawai Bank Sumut, ketika itu pada sejumlah wartawan.


Tapi sama dengan sejumlah kasus korupsi lainnya yang ditangani Poldasu. Kasus korupsi dengan modus kredit macet di PT Bank Sumut, sampai saat ini juga `membatu` alias mentok  di Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Poldasu.



Kemudian, kata sumber, petugas Tipikor juga telah melakukan pemeriksaan kepada Dirut dan direktur lainnya. Dikatakan saat itu, penyelidikan akan berlanjut kepada sejumlah kepala cabang kantor Bank Sumut yang mendapat persetujuan whrit off dari direktur utama.
“Soal siapa yang sudah ditetapakan sebagai tersangka oleh petugas belum diketahui. Yang jelas pemeriksaan terus berjalan dilakukan petugas, saat ini hanya masih sebatas Dirut dan beberapa direktur di Bank Sumut,” pungkasnya

Sumber di PT Bank Sumut, Senin (27/9) sesaat lalu mengatakan, ketika itu petugas Tipikor Poldasu datang menjumpai Dirut dan direktur lainnya untuk memeriksa temuan hasil audit BPK RI tahun 2007, tentang whrit off (penghapusbukuan) kredit bendaharawan disejumlah kantor cabang yang dilaporkan LSM.
“Pertanyaan yang diberikan petugas kepada Dirut dan direktur lainnya, seputar kredit macat yang diberikan kepada sejumlah PNS melalui program kredit bendaharawan. Ada kurang lebih 6 kantor cabang di




Kabupaten/kota yang melakukan whrit off,” jelas sumber yang takut namanya ditulsi di media.
“Whrit off kridit macet bendaharawan yang dilakukan tidak memiliki payung hukum, hanya sebatas persetujuan dari Direktur Utama Gus Irawan Pasaribu, sesuai dengan hasil audit BPK RI. Sekira ratusan miliar yang di whrit off dari sejumlah kantor cabang di kabupaten/kota,” tambah sumber.

Penambahan Dan Penyertaan Modal Bank Sumut Rp 140 M Harus Berpihak Kepentingan Rakyat

Penambahan Dan Penyertaan Modal Bank Sumut Rp 140 M Harus Berpihak Kepentingan Rakyat

 Kantor Pusat Bank Sumut

Belum terselesaikannya masalah kredit macet PT Bank Sumut yang mencapai hampir Rp.918,5 miliar yang akan dihapusbukukan dengan sejumlah nasabah bank sumut  dan  Berdasarkan temuan BPK (Badan 

 Kantor Gubernur Sumatera Utara Pemilik Bank Sumut

Pemeriksa Keuangan), penghapusbukuan itu tampaknya dilakukan untuk menjaga citra seolah bank terbebas dari kredit macet, sehingga NPL tahun 2006 – 2007 itu rata-rata masih diatas 9 persen hal tersebut dikatakan ketua LSM Pemuda Penegak Nasionalis Indonesia ( PPNI ) Sumatera Utara Albertus Hutabarat,SE baru-baru ini dilobi hotel danau toba.

 ATM Bank Sumut

Disini saya sungguh kecewa terhadap kebijakkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang melakukan kebijakkan menambah dan penyertaan modal kepada PT Bank Sumut senilai Rp140 milyar.Ucap Hutabarat dan  Disebutkannya  penambahan kekurangan penyertaan modal PT Bank Sumut yang semula dialokasikan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 10.000.000.000, kemudian dinaikkan menjadi Rp 140.081.201.863, sehingga penyertaan tersebut mencapai Rp. 150.081.201.863. “Penambahan penyertaan modal tentu saja harus terukur akuntabilitasnya. Mohon diberikan penjelasan apa yang menjadi dasar kebijakan Pemprovsu untuk memberikan tambahan penyertaan modal tersebut dan apa manfaatnya kepada masyarakat dan Pemerintah provinsi Sumatera Utara.Unggkap Hutabarat

Dirut Bank Sumut Gus Irawan

Dalam pantauan Ketua LSM PPNI, Albertus Hutabarat yang menyatakan bahwa kepemimpinan bapak gubernur sumatera utara H.Syamsul Arifin,SE selama dua tahun ini belum nampaknya perubahan yang senifikkan dalam pembangunan yang tersentuh untuk masyarakat sumatera utara,Hutabarat juga 

 Komisaris Utama Bank Sumut H Jaili Aswar

mengharapkan kepada bapak gubernur sumatera utara H.Syamsul Arifin,SE untuk dapat memprioritas anggaran yang besar untuk rakyat dalam menyatukan misi dan visi yang dimana rakyat tersebut tidak sakit dan sekarang ini banyak rakyat miskin yang mau berobat kerumah sakit pihak rumah sakit tersebut menolak rakyat miskin serta rakyat tersebut tidak bodoh disini juga kita banyak temukan dimana rakyat miskin tersebut 

Ketua Golkar Aburizal Bakri

tetap juga dipungut untuk masuk sekolah.dengan penambahan dan penyertaan modal kepada Bank Sumut yang sebesar Rp.140 Milyar ini saya mengharapkan dengan dana tersebut dapat pergunakan untuk masyarakat miskin,Papar Albertus Hutabarat,SE.. ( Zulkifli Sitepu )