Sekda Langkat Surya Djahisa Kembali Diperiksa Kejatisu

Kejatisu melalui Kepala Seksi Penyidik (Kasidik) Pidana Khusus (Pidsus) Kejatisu Jufri SH mengatakan telah memeriksa kembali Sektretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Langkat Surya Djahisa sebagai saksi.diruang kerjanya di gedung Kejatisu, Jalan A H Nasution Medan, Selasa (1/11)Terkait atas Kasus dugaan korupsi penggelapan kas di Sekretariat Pemkab Langkat senilai Rp500 juta

Iya memang benar kembali kita periksa Sekdakab Surya Djahisa sebagai saksi atas kasus penggelapan yang melibatkan Bendahara Sekretariat Langkat,”jelas Jufri.

Tanjungpura Lumbung TKI Ke Malaysia

 

 Warga Tanjungpura, Kabupaten Langkat, Sumatra Utara, mendominasi pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Malaysia, khusunya untuk tenaga kerja elektronik, pekerja restoran, dan pekerjaan perkebunan.
“Pekerja yang berangkat ke Malaysia didominasi warga Tanjungpura, yang berasal dari Kabupaten Langkat,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Langkat Erwin Adrianto di Stabat, Senin 31 Oktober 2011.
Selain Kecamatan Tanjungpura, baru Kecamatan Sei Bingei, Kecamatan Sei Lepan, Kecamatan Babalan, dan Kecamatan Besitang, katanya.
Untuk tahun 2010, Kabupaten Langkat mengirim sebanyak 1.184 TKI, yang terdiri atas laki-laki 112 orang dan perempuan 1.072 orang.

Sedangkan untuk tahun 2011, terjadi penurunan hanya sekitar 564 orang saja, hingga akhir Oktober 2011, yaitu laki-laki 59 orang dan perempuan 505 orang, kata Erwin Adrianto.
Megenai besaran TKI di Malaysia bisa mengirim uang kepada keluarganya di Langkat ini, ia mengatakan, perorang diperkirakan bisa mengirim sekitar Rp1 juta per bulan.
Menyangkut warga Langkat yang ke Malaysia secara ilegal, ia mengatakan hingga sekarang pihaknya belum dapat melakukan pemantauan.


“Mereka rata-rata berangkat perseorangan, jadi tidak terpantau oleh Disnakertrans Langkat,” kata Erwin Adrianto.
Namun diprediksi dari Langkat bisa mencapai 100 orang per tahunnya, bisa juga lebih, namun data pasti belum diperolah.

Penyakit TBC menyebar di Langkat

Adanya laporan dari dinas Kesehatan Kab. Langkat adanya temuan 929 warga Langkat yang terkena penyakit Tuberculosis (TBC), sampai triwulan ketiga tahun 2011.
"Ada 929 warga Langkat yang terkena penyakit TBC,” kata dr Gunawan di Stabat,kata Kepala Bidang Pemberantasan dan Penanggulangan Penyaki Dinkes Langkat.

Pada tahun 2010 yang lalu, ditemukan 21 1.124 kasus penderita TBC, yaitu triwulan pertama 291 penderita, triwulan kedua 235 penderita, triwulan ketiga 221 penderita dan triwulan keempat 377 penderita, kata Gunawan pula.

Paling menonjol penderita Tuberculosis ini berada di kota Pangkalan Brandan 58 orangTangkahan Durian 39 penderita, Kuala 67 penderita, Namuterasi 34 penderita, Desa Lama 57 penderita, Besitang65 penderita, Bukit Lawang 16 penderita, Marike 16 penderita, Pangkalan Susu 21 penderia dan Namu Ukur 30 penderit (war)

Awas jangan dukung Purnawirawan TNI Jadi Presiden karena setelah mereka jadi Presiden kita akan dicampakan seperti sampah

Sebaiknya para anak purnawirawan baik yang tinggal di asrama TNI maupun yang tidak jangan memilih orang nomor satu di Indonesia sebagai Presiden maupun orang nomor satu di Propinsi sebagai gubarnur .Karena biasanya setelah mereka menjadi Presiden atau Gubernur melupakan keluarga anak Purnawirawan

Kata Albertus Hutabarat Ketua LSM Pemuda Penegak Nasionalis Indonesia (PPNI),disela sela acara silahturahmi BM 3 dihotel Angkasa Medan

Jangankan memberikan pekerjaan ,memberikan tempat tinggal yang layakpun tidak sanggup.Malah anak-anak purnawirawan tersebut biasanya diusir dari asrama tempat tinggal mereka dibesarkan .Dengan alasan asrama meraka mau dipakai oleh untuk anggota TNI yang aktif

Tapi setelah mereka diusir paksa seperti mengusir binatang asrama tersebut diubah menjadi ruko atau menjadi real estate seperti terjadi disumatera utara .Asrama CPM Bata jalan Yosudarso Medan

Sudah hamper dua priode jenderal purnawirawan Susilo Bambang Yudoyono menjadi presiden .Tak satupun warga asrama yang perumahan mereka menjadi milik pribadi.

Sebaiknya warga anak Purnawirawan TNI dapat memilih calon Presiden atau gubernur bukan dari purnawirawan TNI .Agar para politikus dari berbagai partai di Gedung Senayan  Jakarta dapat menolong tanpa ada interfensi dari presiden yang dari purnawirawan tersebut.

Sebab TNI ada dibawah kementerian Pertahanan ,jadi mereka dibawah eksekutif sebagai pembantu Presiden .Pelepasan Asrama  asrama TNI menjadi Ruko dan Real estate harus sepengetahuan Menteri Pertahanan dan Menteri Keuangan yang mereka nota bene pembantu Presiden .Tidak masuk akal seorang presiden tidak mengetahui pengusuran asrama diberbagai daerah. Tempat basis suaranya sendiri.

Sebenarnya para anak purnawirawan TNI tidak mengetahui berapa kekuatan jumlah mereka .Jika kita bersatu jumlah suara anak purnawirawan TNI sanggat siknifikan karena dari tahun 1950 sanpai sekarang ini mencapai 25 juta suara.

Jumlah ini sudah bisa menjadi kartu trup untuk bagening .Menjadikan seorang sipil bukan Purnawirawan TNI menjadi presiden Republik Indnesia.

Akibat Di Interfensi Oleh Ketua DPRD ,Bupati LabuhanBatu Utara H. Khairuddin Syah Sitorus SE. Tak punya nyali Menandatanggani Keputusan Perbatasan

Akibat Di Interfensi Oleh Ketua DPRD ,Bupati LabuhanBatu Utara H. Khairuddin Syah Sitorus SE. Tak punya nyali Menandatanggani Keputusan Perbatasan

Bupati Labura H Kharuddin Syah Sitorus SE
memberikan bantuan sosial secara simbolis kepada
guru ngaji, bilal masjid, nazir masjid dan kepala posyandu
yang ada di Kecamatan Kualuh Leidong.

Aek Kanopan (KN)

Bupati LabuhanBatu Utara H. Khairuddin Syah Sitorus, SE Ragu dan tak punya nyali untuk menandatangani hasil keputusan defenitif perbatasan Kec.Kualuh Hulu yang terdiri dari desa: Kuala Beringin · Parpaudangan · Perkebunan Hanna · Perkebunan Kanopan Ulu · Perkebunan Labuhan Haji · Perkebunan Londut · Perkebunan Membang Muda · Pulo Dogom · Sono Martani · Suka Rame · Suka Rame Baru dan Kec Kualuh Leidong yang terdiri dari Desa. Air Hitam · Kelapa Sebatang · Pangkalan Lunang · Simandulang · Teluk Pulai Dalam · Teluk Pulai Luar. 

Ketua DPRD Labuhan batu Utara
Drs Ali Tambunan

Akibat Interfensi Ketua DPRD Labuhan Batu Utara  Drs Ali Tambunan.

Karena Ketua DPRD Labuhan Batu Utara Drs Ali Tambunan adalah aktor Intelektual atau Aktor Berdasi dalam pencaplokan tanah Proyek Pertanian Kolektif Britjen H. Manaf Lubis.DiDesa Sono Martani Kec Kualuh Hulu.Karena mereka Sang Bupati Labuhan Batu Utara H.Khairuddin Syah Sitorus SE dan Bapak Rakyat Drs Ali Tambunan Ketua DPRD Labuhan Batu Utara sewaktu sama-sama masih anggota DPRD Kab Labuhan Batu Pada hari Jumat (16/1/2009) pernah  satu sel ketika ditangkap petugas Polres Jakarta Pusat (Jakpus) ketika tertangkap main judi di sebuah kamar di Hotel Golden Boutique, di daerah Kemayoran, Jakpus.

Karena ada sedikit History PribadiH.Khairuddin Syah Sitorus Se malas menandatangani keputusan defenitif perbatasan kec. Kualuh Hulu dan Kec Kualuh Leidong  padahal kedua kecamatan itu berada diwilayah kekuasanya Kabupatenya .takut sang teman sakit hati begitulah kira-kira .

 Kapolres labuhan Batu

 AKBP Hibrak Wahyu Setiawan SIK,SH

Dampak dari berlarut-larutnya tidak ada kejelasan yang pasti antara tapal batas kec Kualuh Hulu dengan kec.Kualuh Leidong dari tahun 2006 sampai tahun 2011 hingga pengaduan masyarakat warga Proyek pertanian kolektif Brijen H.Manaf Lubis menjadi alasan Polres Labuhan Batu karena sampai sekarang Labuhan Batu Utara masih dibawah jajaran polres tersebut,dengan No.B/5350/XII/2006/Reskrim tnggal 19 Desember 2006 Ditandatangani oleh AKP Junjungan Siregar mempeti es kan kasus pengancaman,kasus pembakaran rumah dan kasus perusakan lahan tanaman yang menimpah warga Proyek pertanian kolektif Britjen H.Manaf Lubis dan masuk ketong sampah hingga sekarang ini Polres Labuhan Batu.Hanya karena perbatasan kedua kecamatan ini tak jelas kata pak polisi.  

Padahal surat Bupati Labuhan batu yang ketika itu dipimpin H. MT Milwan mengeluarkan surat No.120/4062/Pem/2007/tanggal 10 Desember 2007 telah menyurati camat Kualuh Hulu dan Kualuh Leidong untuk menyelesaikan kedua tapal batas mereka,yang berpedoman dari berdasarkan dokumen perbatasan yang sudah disepakati kedua camat terdahulu pada 28 juli 1998 .Dan sudah pula dibuat pilar .Setelah kesepakatan tersebut pemkab labuhan batu sebelum pemekaran mendeteksi  kembali perbatasan tersebut pada 16 Pebruari 2006 sekaligus pula menetapkan asimut koordinat dengan alat yang cangih yakni Global Position Sytem (GPS).untuk menjadi acuan pembaca Kabupaten Labuhan Batu Utara dimekarkan dari Kabupaten Labuhan Batu pada 24 juni 2008 berdasarkan Undang-undang 23 tahun 2008.

 Plt Gubernur Sumatera utara

 H.Gatot Pujo Nugroho

Yang ironisnyalagi pemprovsu sudah menyurati Bupati Labuhan Batu Utara H.Khairuddin Syah Sitorus SE dengan surat yang No.136/552 tanggal 21 Januari 2011 untuk menyelelesaikan perbatasan berdasarkan acuan tapal batas tahun1998.Dan hasil laporanya dikirim ke Gubsu melaui Biro Pemerintahan Umum

Intruksi tersebut baru dilaksanakan 30 Juni 2011 (enam bulan tertunda) Hasilnya sama dengan deteksi Pemkab Labuhan Batu 2006 dan semua pilar masih ada.

Hasil pendeteksian dengan alat GPS sudah diserahkan oleh tim penyelesaian tapal batas pada rapat tanggal 12 September .Semua pihak sudah ikut menandatangani termasuk Apem Sekda dan Wakil Bupati Labuhan Batu Utara .

 Lahan Sawit di Kaluh Leidong

Yang mengherankan Bupati Labuhan Batu Utara H.Khairuddin Syah Sitorus yang tak punya nyali sampai sekarang enggan menandatangani surat keputusan tersebut   

Apalagi camat kualuh Leidong Sofyan Usman Msi yang mengesahkan penjualan tanah Proyek  pertanian kolektif Brijen H.Manaf Lubis.Kabar tersiar sang camat sudah meminta suaka kepada Ketua DPRD Labuhan Batu Utara Drs Ali Tambunan .

Dan dengan sigap mereka mengumpuli sejumlah tandatangan “keberatan”atas direalisasikanya dokumen perbatasan menjadi peraturan Bupati (Perbut)Sebab camat Kualuh Leidong takut masuk Bui.

Sangat diharapkan Bapak Bupati Labuhan Batu Utara H.Khairuddin Sitotus SE membela rakyatnya serta membela yang benar bukan membela yang bayar serta rakyat kecil seperti janji politik ketika kampanye pilkada Bupati labuhan batu utara tahun 2010 .Sekaligus menghargai pimpinanya Gubernur Sumatera Utara Bapak Gatot Pujo Nugroho.Karena masalah ini sudal lama terkatung-katung.(Wol)