Demokrat Tak Intervensi

Anas Urbaningrum tidak campur atas penanganan kasus pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi yang menyeret kadernya, Andi Nurpati. Demokrat, menurut Anas, menyerahkan sepenuhnya kasus itu kepada kepolisian.

Anas memastikan partainya tak akan mengintervensi proses hukum yang berjalan di kepolisian. Menurut dia, tak ada usaha Demokrat untuk mempengaruhi polisi agar tidak meningkatkan status Andi Nurpati menjadi tersangka.


"Partai Demokrat tidak akan intervensi dan memang tidak ada keinginan atau selera untuk melakukan intervensi," kata Anas.

"Yang penting jangan dipolitisasi, jangan di desak-desak. Kita serahkan kepada aparat penegak hukum," kata Anas.

Ketua DPRD Surabaya ketua KPU Arogan

 
 Ketua DPRD Surabaya Wisnu Wardhana 

Ketua DPRD Surabaya Wishnu Wardhana menilai KPU Surabaya arogandisampaikan Whisnu, usai konsultasi dengan Departemen Dalam Negeri (Depdagri), Mahkamah Konstitusi (MK) dan KPU Pusat, terkait mekanisme coblos ulang dan pencairan anggaran untuk coblos dan penghitungan suara ulang pemilukada Surabaya, Rabu (28/7).

“Kenyataannya, KPU memutuskan sendiri jadwal 1 Agustus 2010 sebagai hari pencoblosan ulang Pilkada Surabaya. Sedangkan dari sisi mekanisme pencairan anggaran, ada kesalahan administrasi yang dilakukan KPU dan Pemkot Surabaya dan itu sudah melanggar aturan,” tegas Wishnu.
 

gedung dprd surabaya

“Pak Marwoto juga menjelaskan mekanismenya, yakni harus ada usulan dari KPU Surabaya, Panwaslu, Polrestabes Surabaya ke Pemkot Surabaya. Pemkot kemudian mintakan persetujuan ke DPRD Surabaya. Ini cukup jelas bahwa KPU dan Pemkot Surabaya tanpa persetujuan DPRD melakukan pencairan anggaran coblos ulang dan penghitungan ulang meski itu dana hibah,” tukasnya.

KPU Pusat juga memberikan pendapat yang sama, yakni sesuai aturan pencairan anggaran yang berasal dari APBD, harus melalui persetujuan DPRD Surabaya.  

Pemerintah sebaiknya mereformasi undang-undang agraria

Pemerintah sebaiknya mereformasi undang-undang agraria

 Okupasi tanah rakyat oleh PTPN II

Medan.

            Sangat diharapkan Pemerintah Republik Indonesia melakukan reformasi secara menyeluruh sistim undang-undang agraria di seluruh Indonesia agar  tak ada  celah Mafia tanah yang dapat mencaplok tanah rakyat maupun tanah ulayat .Yang sekarang ini terjadi menimpah para petani di seluruh Indoneasia .Kata Albertus Hutabarat Ak Ketua LSM Pemuda Penegak Nasionalis Indonesia (PPNI) pada wartawan media online ini dihotel antares Medan

          

Banyakya tanah rakyat dan tanah ulayat  berpindah tangan secara kekerasan kepada perkebunan swasta local,maupun perkebunan swasta nasional ,ataupun perkebunan swasta saing .Dan lebih para lagi pemerintah turut berperan mencaplok tanah rakyat maupun tanah ulayat melalui tangan- tangan PTPN perusahan milik negara yang terjadi di seluruh Indonesia.

             

Akibat carut marutnya peraturan perundang –undangan agraria di Indonesia terkesan Negara lebih mementingkan para pemodal yang nota bene orang kaya dan melupakan petani yang rata rata orang miskin .Dan jumlahnya banyak yang suara mereka ketika pemilu memenagkan Presiden yang memerintah sekarang ini.

             

Karena  banyaknya lahan petani yang diambil para pengusaha  perkebunan tersebut membuat wibawah presiden yang sedang memimpin terganggu . Mengakibatkan menjadi jatuh wibawah pemerintah di mata masyarakat indonesia yang rata rata petani dan orang miskin. Padahal kesemuanya ini karena belum direformasinya undang-undang agrarian.

 Apalagi dalam okupasi pemilik perkebunan memakai puluhan polisi,Brimob,TNI AD,Kodim untuk menakut- na kuti rakyat demi kepentinganya pribadi .yang membuat situasi begitu mencekam.

Kerugiannya wibawa pemerintah jatuh maka  otoma tis wibawa sang presiden pun ikut jatuh.Nah begitu rak yat yang hampir Sembilan puluh persen petani udah apatis terhadap presiden yang memimpin .Ketika partai politik lawan  sang presiden menghembuskan isu bahwa presiden tidak becus memimpin Negara rakyatpun tidak ingin 

membantu sang presiden  melawan isu politik dari lawanya . Inilah yang sekarang menimpah Presiden Susilo bambang Yodoyono (SBY) karena rakyat petani udah apatis dengan pemerintah akibat lahan mereka diambil para pemilik perkebunan .Jika rakyat simpatik tidak ada satu partai politik pun yang bias mengoyang presiden SBY denga isu Bank Century,Isu Mafia Pajak Maupun isu Nazarudin.(Bay)