DPRD Sumut, mendesak Menteri Kehutanan (Menhut) RI, Zulkifli Hasan, segera mencabut izin PT Sumatera Riang Lestari (SRL). Perusahaan yang beroperasi di Kecamatan Barumun Padang Lawas Sumut ini, dituding banyak menuai masalah dan telah menyengsarakan masyarakat sekitar lokasi SRL.
"Penyerangan yang dilakukan warga hingga menewaskan seorang
karyawan SRL, merupakan akumulasi dari persoalan sebelumnya. Persoalan
ini tidak akan usai jika Menhut tidak segera mengambil tindakan," kata
Wakil Ketua DPRD Sumut, Kamaluddin Harahap, kepada pers di Medan,
Selasa. Menurut Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, sebelumnya
wakil rakyat di DPRD Sumut juga telah merekomendasikan pencabutan SRL
kepada Menhut. "Jadi inilah akibatnya, kita minta menteri segera
memproses pencabutan izin SRL," tegas Kamaluddin.
Dia menegaskan, saat ini kondisi di Kabupaten Padang Lawas semakin
'mencekam', selain aksi penyerangan masyarakat ke perusahaan, juga
terjadi penyerangan ke kantor Mapolsek Binanga, Palas. Kamaluddin juga
menyesalkan respon sosial pihak SRL kepada masyarakat juga sangat
rendah, sehingga terjadi penolakan warga terhadap perusahaan perkebunan
tersebut.
Meski mengaku prihatin, jatuhnya korban dari pihak karyawan PT SRL,
Jhon Boyler Sianturi, yang disebut-sebut akibat serangan warga Barumun,
namun Kamaluddin mengatakan kondisi itu akibat kesalahan perusahaan yang
telah mengabaikan kesepakatan yang telah dibuat antara warga dan pihak
perusahaan.
Harusnya, kata Kamaluddin, pihak perusahaan tidak memancing kemarahan masyarakat di Palas.
"Jangan kita lihat rakyat saja yang salah. Sebab, bisa jadi aksi massa
dilakukan masyarakat kepada perusahaan disebabkan sebagai rentetan
akumulasi kekecewaan mereka terhadap perusahaan yang kerap tidak
menghargai dan mengabaikan tuntutan warga.
"Salah satunya, sebut mantan Koordinator Komisi A DPRD Sumut
membidangi Hukum dan Pemerintahan, rekomendasi yang pernah dikeluarkan
dewan, meminta perusahaan agar melindungi warga dan tidak melakukan
kekerasan,"sebut Kamaluddin.
Sementara di tempat terpisah Wakil Ketua Komisi A DPRDSU, H Syamsul
Hilal, saat dihubungi wartawan, juga meminta Menhut RI agar meninjau
kembali keberadaan PT SRL. Syamsul Hilal mengecam PT SRL yang telah
mengabaikan rekomendasi dewan.
"Perusahaan harus bertanggungjawab
terhadap korban penyerangan dan pembakaran," ujarnya. Dia menduga aksi
itu justru dilakukan oleh oknum suruhan perusahaan. Sebab, kata Syamsul,
rakyat tidak pernah melakukan penyerangan terlebih dahulu, tetapi
perusahaanlah yang melakukan penyerangan terhadap rakyat sehingga rakyat
membalas