Djan Faridz Minta PPP Sumut Tetap Solid

Medan-(IBO)
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) H Djan Faridz menyatakan, Muktamar VIII di Asrama Haji Pondok Gede sebagai muktamar ilegal. Karenanya dia meminta PPP di Sumatera Utara (Sumut) tetap solid, istiqamah, dan tetap berjalan mempersiapkan diri menghadapi pilkada serentak, verifikasi parpol 2017, dan Pemilu 2019.
“Muktamar islah di Asrama Haji Pondok Gede tu bukan Muktamar PPP, karena landasan hukumnya tidak jelas. Sebab berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) nomor 601, Ketum PPP itu adalah Djan Faridz dan Sekjen Dimyati Natakusumah,” kata Djan Faridz saat menyampaikan arahan melalui telepon pada Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) PPP Sumut, di Hotel Garuda Plaza, Medan, Sabtu (9/4).
Rapimwil dihadiri Ketua DPW PPP Sumut Aswan Jaya SH MKomI, Sekretaris Parulian Siregar MA, Bendahara M Syafii Sitorus, Wakil Ketua Dtm Abu Hasan Maturidi SH, H Makmur Ritonga, Alfi Syahrin MIKom, Wakil Sekretaris Ridwan Asnawi ST, Budiman Tanjung, Sulaiman Suhdi, dan pengurus DPW lainnya, serta Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP se-Sumut.
Terkait dukungan pemerintah dengan kehadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah menteri di Asrama Haji Pondok Gede, menurut Djan sikap itu akan memelihara konflik PPP.
Sedangkan ketidakinginan pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengesahkan PPP yang telah dimenangkan MA, dinilai sebagai kepentingan untuk menghancurkan partai Islam di Indonesia.
“Menteri Hukum dan HAM sedang menghadang parpol Islam untuk solid, berkembang, dan bersatu serta kuat untuk memenangkan Pemilu 2019,” tandas Djan.
Soal kehadiran Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimoen Zubair (Mbah Moen) di Pondok Gede, menurut Djan semata-mata menjaga hubungan silaturahmi dengan Presiden Jokowi. Sedangkan sikap Suryadharma Ali (SDA) yang disebut menyetujui Muktamar VIII, harus dipahami posisi SDA yang sedang tertekan atau ditekan.
“Komunikasi terakhir saya dengan Pak SDA, dia tidak setuju dengan Muktamar Pondok Gede, karena hati dan sikap dia tetap mengakui hasil Muktamar VIII di Hotel Grand Sahid, Jakarta, 2 November 2014 dengan Ketum Djan Faridz dan Sekjen Dimyati,” kata Faridz melalui telepon yang diperdengarkan melalui pengeras suara kepada peserta Rapimwil Sumut.
Sementara itu Aswan Jaya mengatakan, rapimwil ini sebagai arena konsolidasi PPP di bawah naungan putusan MA 601 untuk melihat PPP Sumut apakah solid atau tidak. Ternyata semua pengurus DPW dan DPC PPP di Sumut di bawah pimpinan Djan Faridz masih menyatakan tetap solid dan isitiqamah.
“Dalam rapimwil ini semua menyatakan tetap solid, karena semua yakin, putusan MA nomor 601 cukup kuat dan Allah akan meridoi orang-orang yang memperperjuangkan kebenaran,” kata Aswan Jaya.
Dalam rapimwil yang berlangsung sehari itu, kata Aswan, telah dirumuskan langkah-langkan persiapan menghadapi pilkada di Kota Tebing Tinggi dan Tapanuli Tengah, menghadapi verifikasi parpol tahun 2017 dan Pemilu 2019.
Selain itu, rapimwil juga merumuskan formulasi membangun partai mulai dari tingkat DPC, PAC hingga ranting. “Di sini kami membahas program 100 KTA per kecamatan, sebagai salah satu syarat verifikasi parpol,” tuturnya.
Abu Hasan Maturidi menambahkan, PPP Sumut sangat kompak dan siap sampai titik akhir memperjuangkan kebenaran yang telah dikangkangi pemerintah. “PPP Sumut tidak pernah ragu mempertahankan kebenaran. Itu terlihat dengan kekompakan pada rapimwil, semua sepakat siap berjuang menegakkan kebenaran sesuai dengan putusan MA,” tandas mantan Anggota DPRD Sumut ini.
Sedang Parulian Siregar menjelaskan, dalam rapimwil juga dirumuskan sikap politik eksternal PPP, diantaranya meminta Pemprovsu konsentrasi membangun kepentingan masyarakat, apalagi gubernur sudah definitif, tinggal menunggu tanda tangan Presiden.
“Pemprovsu jangan lagi menunda-nunda pekerjaan yang sudah lama tertunda akibat kasus hukum. Karenanya diminta Pemprovsu bersama pemerintah kabupaten/kota kembali inovatif dan produktif membangun Sumut,” kata Parulian. (gong)

LSM Kebenaran Untuk Rakyat :Polsek Patumbak Tangkap Lepas Pemakai Narkoba Kepala UPT Simalungun Dinas Bina Marga Sumut

 
Kompol Wilson Pasaribu 

Medan-(IBO)

Firdaus Prabowo Bsc Ketua LSM Kebenaran Untuk Rakyat sangat heran mengenai menegenai tangkap lepas yang dilakukan kapolsek patumbak yang sat ini dipimpim kompol Wilson Bugner Pasaribu ,yang menangkap kepala UPT (Unit Pelayanan Tenik)Kab Simalungun ,di Dinas Bina Marga Sumut Habson Sauli Kifli st yang katanya ditangkap (3/4)Di Hotel Hermes Place Medan bersama bersama seorang teman wanitanya dan dilepas hari yang sama .

Padahal menurut kapolsek Wilson Pasaribu sudah lama mengenal dengan Habson Sauli Kifli st semasa bertugas disimalungun .Dan Wilson Pasaribu sudah menargetkan oknum Ka Upt Bina Marga Propsu tersebut.Berarti Wilson Pasaribu sudah tau Habson Sauli Kifli sering lakukan pesta narkoba .

Ada informasi beredar sat penagkapan Habson Sauli Kifli sedang mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu pada penagkapan tersebut terdapat satu buah bong,ada sisa sabu sabu dikaca firilek dikamarnya .Dan pengakuan Habson Sauli Kifli dia konsumsi narkoba karena suntuk menghadapi pekerjaan .Sudah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sejak beberapa bulan terakhir .Ya,itulah kerja polisi sekarang ini .Dia bias menagkap diapula bias melepaskan tanpa melalui pengadilan ujar Firdaus.(Doni) 

Diduga Ada 86 Kasus Narkoba di Polsek Patumbak

 
Kompol Wilson Pasaribu

Medan (Indonesia Bangkit )
 Disaat Kapolresta Medan bersama BNN Sumut sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan narkoba. Disatu sisi pihak Polsek Patumbak diduga lakukan tangkap lepas terhadap 5 tersangka narkoba.

Terbongkarnya dugaan kasus tangkap lepas yang dilakukan Polsek Patumbak berawal dari adanya informasi nara sumber yang terpercaya menyebutkan tentang adanya 5 tersangka yang diduga bandar dan para pengedar narkoba yang sempat diamankan pihak Polsek Patumbak, Rabu (16/3/16) lalu.
Kelima tersangka yang diamankan yakni, Dn, Iy, He, As dan Ip. Adapun TKP penangkapan di Jalan Suka Budi Kecamatan Medan Amplas. Saat digrebek pihak Polsek Patumbak diduga mengamankan 60 Amplop ganja kering siap edar. Dan selanjutnya ke 5 nya diboyong ke Mako Polsek Patumbak, guna pemeriksaan lebih lanjut, ujar sumber.
Masih dijelaskannya, anehnya setelah lebih kurang 7 Hari didalam tahanan ke 5 tersangka kembali dilepas dan bebas berkeliaran, yakni sekira, Rabu (23/3/16). Disebut-sebut ke 5 tersangka diduga setelah membayar uang tebusan sebesar Rp.25 Juta/orang, beber sumber.
Menindak lanjuti sejauh mana kasus dugaan tangkap lepas tersebut, Kapolsek Patumbak Kompol Wilson Pasaribu, SIK yang dikonfirmasi wartawan, Senin (4/4/16) melalui telpon selulernya tak memberi jawaban sama sekali. Sementara itu Kanit Reskrim AKP Fery Kusnadi yang juga dikonfirmasi terkesan memilih diam. (red)

DPW Hima Lubis Dilantik Sebagai Wadah Mempererat Ukhuwah

 
 Medan (Indonesia Bangkit)
Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Himpunan Marga Lubis dan Anak Boruna (Hima Lubis) Sumatera Utara, dikukuhkan dan dilantik di Lapangan Benteng, Medan, Sabtu (9/4).
Ketua DPP Hima Lubis, M.M Azhar Lubis, melantik secara langsung pengurus DPW Hima Lubis Sumut periode 2016-2019 yang dipimpin oleh Rusdi Lubis sebagai Ketua Pengurus Harian.
Menurut Sekretaris Umum DPP Hima Lubis, Zulkifli Lubis, pelantikan ini merupakan yang pertama dilakukan terhadap DPW Hima Lubis di Sumatera Utara.
 
Dengan adanya wadah ini, Zulkifli berharap, ke depannya semua orang yang bermarga Lubis, dapat saling berinteraksi dan bersinergi dalam memberi sumbangsih terhadap kemajuan bangsa.
 Tujuan kita tentu untuk membangun ukhuwah islamiyah yang selama ini agar terabaikan. Namun bukan berarti Hima Lubis ini hanya untuk kita yang beragama islam, namun juga saudara-saudara kita yang non-muslim juga. Karena pada prinsipnya, kita tetap satu leluhur," ujarnya.
Lebih jauh Zulkifli menjelaskan, dengan terbentuknya Hima Lubis di Sumatera Utara, diharapkan derajat seluruh marga Lubis dan Anak Boruna akan meningkat, selain juga sebagai wadah edukasi budaya yang selama ini agak terlupakan.

(ip)

Dua Perwira TNI AD Terlibat Pesta Narkoba Dihotel di Hotel D'Maleo

Dandim 1408/BS Makassar Kolonel Inf Jefri Oktavian Rotty saat memimpin tes urine prajurit TNI dan PNS di Markas Kodim Makassar

Ujung Pandang (Indonesia Bangkit)
Brigadir Jenderal TNI Supartodi, yang memimpin langsung penggerebekan di Hotel D'Maleo setelah menerima informasi ada pesta narkoba di satu ruangan karaoke di hotel itu, yang dilakukan seorang perwira menengah anak buahnya.

Wakil Kepala Penerangan Kodam VII/Wirabuana, Letnan Kolonel Infantri Vipy Amoranto, di Makassar, Rabu, menyatakan, perwira-perwira menengah yang berpesta narkoba itu berpangkat letnan kolonel dan kolonel.

Sesudah penggerebekan, diketahui mereka adalah Komandan Komando Distrik Militer Besar 1408/BS Makassar, Kolonel Infantri Jefri Oktavian Rotty, dan Kepala Pusat Komando dan Pengendalian Kodam VII/Wirabuana, Letnan Kolonel Infantri Budi Iman Santoso.

Menurut Amoranto, penggerebekan itu tindaklanjut dari perintah Panglima Kodam VII/Wirabuana, Mayor Jenderal TNI Agus Surya Bakti, yang ingin membersihkan jajarannya dari narkoba. Mayor jenderal ini juga lama berkarya di lingkungan BNPT.

Urine kedua oknum anggota TNI AD itu dites. Kedua perwira menengah itu kini ditahan di Markas Polisi Militer Kodam VII/Wirabuana di Makassar.